• SKDA - UBBER FORUM -- SKDA tidak pernah meminta bayaran dalam bentuk materi/uang. Jika ada yg menawarkan bantuan & meminta bayaran uang, itu adalah penipuan. Harap dilaporkan ke kami untuk ditindak lanjuti. Jangan Panik hadapi tekanan DC dll tenangkan diri lihat/ pelajari tutorial vidio & info yg sudah kami siapkan. info founder SKDA WA: 0815-7550-0000 ( ikuti petunjuk) Respon cepat silahkan lihat & komentar di --- YOUTUBE : @RIDWANBALI --IG: @ridwannbali_skda
  • Join Group WA SKDA, klik disini

SURAT SOMASI KEBERATAN LELANG & CASSIE

Muhammad ridwan

SKDA Founder
Staff member
Administrator
SKDA Capt.
ADMIN SKDA
ADMIN UBBER
PRIORITAS
somasi lelang dan cassie.jpg24 Juni 2019
Kepada Yth.
Pimpinan PT. ABC
BALI
Hal : SOMASI ( Keberatan Terhadap Lelang / Cassie )

Bisminllahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.,
Pertama-tama kami panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, yakni Nikmat Iman dan Islam dan Nikmat sehat walafiat.Tidak lupa Sholawatbeserta Salam, Semoga terlimpahkan pada Nabi Besar Kita Muhammad SAW, kepada Keluarganya,para Sahabatnya, Pengikutnya, dan kepada kita sekalian. ( Bagi non muslim masukkan kata kata Dengan Hornat dan kata baik ttg syukur )

Menjawab surat Bapak nomor :.. tentang Cassie Dengan ini saya menyatakan keberatan dan mengajukan somasi sebagai berikut :

  1. Sebagai seorang nasabah yang berhutang sampai hari ini 01 November 2018 saya masih bertanggung jawab untuk membayar hutang saya ke bankABC dan mempunyai itikad baik. Jadi tidak di benarkan melakuakn cassie ataupun melakuakn Lelang secara sepihak karna kami sangat kooperatif , Selalu membalas surat atau pun datang langsung ke bank ABC untuk bertemu dan membicarakan cara penyelesaiannya restrukturisasi hutang kami sesuai dengan peraturan OJK No. 11/POJK.03/2015, kami berhak mendapatkan restrukturisasi kredit sesuai pasal 1 ayat 4, di mana bisa mendapatkan berupa pembebasan , bunga, denda dan onkos lainnya/ BDO 0 % dan pengurangan pokok hutang kami.
  2. Di karenakan pemahaman kami tentang agama pada saat ini , kami akhir nya paham bahwa kami ingin menjalankan syariat ajaran agama kami dan di lindungi UUD 1945 pasal 28 E ayat 1, pasal 28 E ayat 2, pasal 29 ayat 2 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
3. Dan juga fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga, denda dan ongkos lainnya ( BDO ) adalah riba dan menurut keyakinan agama yang kami anut bahwa riba itu haram ( Terlampir fatwa MUI )

4. Hal yang mendasari somasi ini adalah :
- Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan “apabila debitur wanprestasi (cidera janji), maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek terhadap Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;------------------------------------------

- Bahwa eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e jo. Pasal 6 Undang Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mengatur dengan jelas bahwa eksekusi Hak Tanggungan tetap harus memerlukan izin/fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat. Dan tidak membenarkan penjualan objek hipotik atau hak tanggungan oleh kreditur melalui lelang tanpa adanya fiat eksekusi dari pengadilan negeri setempat;------------

- Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984. Dimana dalam amar putusan ini MA dimaksud menyatakan berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan lelalng akibat grosse akte hipotik yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri;--------------------------

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi : Putusan MA No.3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 yang menyatakan parate eksekusi yang dilakukan dengan tanpa meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri meskipun didasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata adalah perbuatan melawan Hukum dan lelang yang dilakukan menjadi Batal;---------------------------------------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan /PMK 06/2010 Pasal 13 : (1)Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/suami atau istri/debitor/tereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi. (2) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan menteri keuangan nomor 93 tentang pelaksanaan lelang / PMK 06/2010 pasal 16 yaitu :
  1. Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap : (a). keabsahan kepemilikan barang; (b). keabsahan dokumen persyaratan lelang; (c). penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan (d). dokumen kepemilikan kepada Pembeli.--------------------------------------------------------------------
  2. Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.---------------------------------------------------------------------
  3. Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dan dokumen persyaratan lelang.--------------------------------------------------------------------------------------------
  4. Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten.--------------
- Bahwa Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan/ atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/ atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996).---------

- Pelaksanaan eksekusi yang memerlukan fiat Ketua Pengadilan merujuk dari pasal 26 Undang- undang Hak Tanggungan dan penjelasannya dan sesuai dengan Peraturan hukum acara Perdata Indonesia, eksekusi Hak Tanggungan pasal 20 ayat (1) huruf b jo pasal 14 Undang- undang Hak Tanggungan memerlukan campur tanggan Ketua Pengadilan Negeri atau izin dari fiat eksekusi pengadilan.—-------------------------------

- Penjelasan direktur eksekutif KOMNAS PK-PU INDONESIA meminta dan menghimbau kepada masyarakat yang asetnya dilelang tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri disarankan melakukan upaya hukum perlawanan Pengadilan dimana domisili Tergugat tersebut berada.----------------------------------------------------------------

Jika lelang dilakukan maka nilai jual bisa menjadi rendah dari nilai jual seharusnya, sehingga ini sangat merugikan saya, Kondisi ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan kepentingan pihak harus diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalam perlindungan serta kepastian hukum nya. Juga bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia.
Sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit Nomor : PNL/SKK07/2013/1145.R tanggal 28 Desember 2014 dan Nomor : PNL/SKK07/2013/0103/R tanggal 06 Februari 2013.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, kami mohon dengan hormat sebagai berikut :
  1. Agar Bapak membatalkan eksekusi lelang dan cassie dan memberikan kami restrukturisasi dengan cicilan pokok disesuaikan dengan kemampuan kami .
  2. Diberikan waktu untuk menjual asset kami secara wajar dengan nilai pasar dan dibantu pihak bank dan hasil penjualannya untuk melunasi hutang pokok kami dan sisanya di kembalikan pada kami ..
  3. Kami memberikan waktu 14 (empat belas ) hari sejak disampaikannya surat keberatan untuk lelang dan cassie ini secara langsung agar membatalkan lelang/cassie tersebut;
  4. Jika surat kami ini tidak mendapat tanggapan dan jawaban dari Bapak pada tanggal …… bulan …. Tahun …. ( sesuai jatuh tempo 14 hari ) Nove, maka saya akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak saya sebagai konsumen di Republik Indonesia ini.
Demikianlah surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kerjasama dan dukungan yang terjalin dengan baik selama ini, kami mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT meridhoi langkah saya.
Wassalamualaikum wr wb.
Hormat saya,




RIDWAN BALI SKDA

Tembusan Yth.
  1. Kepala OJK
  2. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali di ..... ;
  3. Pengadilan Negeri
  4. Jaksa Pengacara Negara (JPN)
  5. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)
  6. Arsip.
Note : INI hanya di pergunakan untuk kepentingan warga SKDA internal ..
Jangan LUPA bayaran mahalnya dan jangan di cicil yaitu DOA terbaik bagi saya & warga skda umumnya.. semoga SKDA bisa membantu warga Indonesia kaya dunia akhirat ..
Mohon jangan di pergunakan untuk hal yang negative dan bertentangan dengan hukum .. dan hutang itu wajib di bayar dan dipercepat jika kita mampu..
 

Syarief

New member
View attachment 295624 Juni 2019
Kepada Yth.
Pimpinan PT. ABC
BALI
Hal : SOMASI ( Keberatan Terhadap Lelang / Cassie )

Bisminllahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.,
Pertama-tama kami panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, yakni Nikmat Iman dan Islam dan Nikmat sehat walafiat.Tidak lupa Sholawatbeserta Salam, Semoga terlimpahkan pada Nabi Besar Kita Muhammad SAW, kepada Keluarganya,para Sahabatnya, Pengikutnya, dan kepada kita sekalian. ( Bagi non muslim masukkan kata kata Dengan Hornat dan kata baik ttg syukur )

Menjawab surat Bapak nomor :.. tentang Cassie Dengan ini saya menyatakan keberatan dan mengajukan somasi sebagai berikut :

  1. Sebagai seorang nasabah yang berhutang sampai hari ini 01 November 2018 saya masih bertanggung jawab untuk membayar hutang saya ke bankABC dan mempunyai itikad baik. Jadi tidak di benarkan melakuakn cassie ataupun melakuakn Lelang secara sepihak karna kami sangat kooperatif , Selalu membalas surat atau pun datang langsung ke bank ABC untuk bertemu dan membicarakan cara penyelesaiannya restrukturisasi hutang kami sesuai dengan peraturan OJK No. 11/POJK.03/2015, kami berhak mendapatkan restrukturisasi kredit sesuai pasal 1 ayat 4, di mana bisa mendapatkan berupa pembebasan , bunga, denda dan onkos lainnya/ BDO 0 % dan pengurangan pokok hutang kami.
  2. Di karenakan pemahaman kami tentang agama pada saat ini , kami akhir nya paham bahwa kami ingin menjalankan syariat ajaran agama kami dan di lindungi UUD 1945 pasal 28 E ayat 1, pasal 28 E ayat 2, pasal 29 ayat 2 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
3. Dan juga fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga, denda dan ongkos lainnya ( BDO ) adalah riba dan menurut keyakinan agama yang kami anut bahwa riba itu haram ( Terlampir fatwa MUI )

4. Hal yang mendasari somasi ini adalah :
- Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan “apabila debitur wanprestasi (cidera janji), maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek terhadap Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;------------------------------------------

- Bahwa eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e jo. Pasal 6 Undang Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mengatur dengan jelas bahwa eksekusi Hak Tanggungan tetap harus memerlukan izin/fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat. Dan tidak membenarkan penjualan objek hipotik atau hak tanggungan oleh kreditur melalui lelang tanpa adanya fiat eksekusi dari pengadilan negeri setempat;------------

- Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984. Dimana dalam amar putusan ini MA dimaksud menyatakan berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan lelalng akibat grosse akte hipotik yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri;--------------------------

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi : Putusan MA No.3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 yang menyatakan parate eksekusi yang dilakukan dengan tanpa meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri meskipun didasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata adalah perbuatan melawan Hukum dan lelang yang dilakukan menjadi Batal;---------------------------------------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan /PMK 06/2010 Pasal 13 : (1)Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/suami atau istri/debitor/tereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi. (2) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan menteri keuangan nomor 93 tentang pelaksanaan lelang / PMK 06/2010 pasal 16 yaitu :
  1. Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap : (a). keabsahan kepemilikan barang; (b). keabsahan dokumen persyaratan lelang; (c). penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan (d). dokumen kepemilikan kepada Pembeli.--------------------------------------------------------------------
  2. Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.---------------------------------------------------------------------
  3. Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dan dokumen persyaratan lelang.--------------------------------------------------------------------------------------------
  4. Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten.--------------
- Bahwa Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan/ atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/ atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996).---------

- Pelaksanaan eksekusi yang memerlukan fiat Ketua Pengadilan merujuk dari pasal 26 Undang- undang Hak Tanggungan dan penjelasannya dan sesuai dengan Peraturan hukum acara Perdata Indonesia, eksekusi Hak Tanggungan pasal 20 ayat (1) huruf b jo pasal 14 Undang- undang Hak Tanggungan memerlukan campur tanggan Ketua Pengadilan Negeri atau izin dari fiat eksekusi pengadilan.—-------------------------------

- Penjelasan direktur eksekutif KOMNAS PK-PU INDONESIA meminta dan menghimbau kepada masyarakat yang asetnya dilelang tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri disarankan melakukan upaya hukum perlawanan Pengadilan dimana domisili Tergugat tersebut berada.----------------------------------------------------------------

Jika lelang dilakukan maka nilai jual bisa menjadi rendah dari nilai jual seharusnya, sehingga ini sangat merugikan saya, Kondisi ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan kepentingan pihak harus diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalam perlindungan serta kepastian hukum nya. Juga bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia.
Sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit Nomor : PNL/SKK07/2013/1145.R tanggal 28 Desember 2014 dan Nomor : PNL/SKK07/2013/0103/R tanggal 06 Februari 2013.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, kami mohon dengan hormat sebagai berikut :
  1. Agar Bapak membatalkan eksekusi lelang dan cassie dan memberikan kami restrukturisasi dengan cicilan pokok disesuaikan dengan kemampuan kami .
  2. Diberikan waktu untuk menjual asset kami secara wajar dengan nilai pasar dan dibantu pihak bank dan hasil penjualannya untuk melunasi hutang pokok kami dan sisanya di kembalikan pada kami ..
  3. Kami memberikan waktu 14 (empat belas ) hari sejak disampaikannya surat keberatan untuk lelang dan cassie ini secara langsung agar membatalkan lelang/cassie tersebut;
  4. Jika surat kami ini tidak mendapat tanggapan dan jawaban dari Bapak pada tanggal …… bulan …. Tahun …. ( sesuai jatuh tempo 14 hari ) Nove, maka saya akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak saya sebagai konsumen di Republik Indonesia ini.
Demikianlah surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kerjasama dan dukungan yang terjalin dengan baik selama ini, kami mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT meridhoi langkah saya.
Wassalamualaikum wr wb.
Hormat saya,




RIDWAN BALI SKDA

Tembusan Yth.
  1. Kepala OJK
  2. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali di ..... ;
  3. Pengadilan Negeri
  4. Jaksa Pengacara Negara (JPN)
  5. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)
  6. Arsip.
Note : INI hanya di pergunakan untuk kepentingan warga SKDA internal ..
Jangan LUPA bayaran mahalnya dan jangan di cicil yaitu DOA terbaik bagi saya & warga skda umumnya.. semoga SKDA bisa membantu warga Indonesia kaya dunia akhirat ..
Mohon jangan di pergunakan untuk hal yang negative dan bertentangan dengan hukum .. dan hutang itu wajib di bayar dan dipercepat jika kita mampu..

Capt bagaiama jika surat nya di tolak dan tetap mau jalankan cassie ?
 

Hendrik19

New member
View attachment 295624 Juni 2019
Kepada Yth.
Pimpinan PT. ABC
BALI
Hal : SOMASI ( Keberatan Terhadap Lelang / Cassie )

Bisminllahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.,
Pertama-tama kami panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, yakni Nikmat Iman dan Islam dan Nikmat sehat walafiat.Tidak lupa Sholawatbeserta Salam, Semoga terlimpahkan pada Nabi Besar Kita Muhammad SAW, kepada Keluarganya,para Sahabatnya, Pengikutnya, dan kepada kita sekalian. ( Bagi non muslim masukkan kata kata Dengan Hornat dan kata baik ttg syukur )

Menjawab surat Bapak nomor :.. tentang Cassie Dengan ini saya menyatakan keberatan dan mengajukan somasi sebagai berikut :

  1. Sebagai seorang nasabah yang berhutang sampai hari ini 01 November 2018 saya masih bertanggung jawab untuk membayar hutang saya ke bankABC dan mempunyai itikad baik. Jadi tidak di benarkan melakuakn cassie ataupun melakuakn Lelang secara sepihak karna kami sangat kooperatif , Selalu membalas surat atau pun datang langsung ke bank ABC untuk bertemu dan membicarakan cara penyelesaiannya restrukturisasi hutang kami sesuai dengan peraturan OJK No. 11/POJK.03/2015, kami berhak mendapatkan restrukturisasi kredit sesuai pasal 1 ayat 4, di mana bisa mendapatkan berupa pembebasan , bunga, denda dan onkos lainnya/ BDO 0 % dan pengurangan pokok hutang kami.
  2. Di karenakan pemahaman kami tentang agama pada saat ini , kami akhir nya paham bahwa kami ingin menjalankan syariat ajaran agama kami dan di lindungi UUD 1945 pasal 28 E ayat 1, pasal 28 E ayat 2, pasal 29 ayat 2 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
3. Dan juga fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga, denda dan ongkos lainnya ( BDO ) adalah riba dan menurut keyakinan agama yang kami anut bahwa riba itu haram ( Terlampir fatwa MUI )

4. Hal yang mendasari somasi ini adalah :
- Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan “apabila debitur wanprestasi (cidera janji), maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek terhadap Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;------------------------------------------

- Bahwa eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e jo. Pasal 6 Undang Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mengatur dengan jelas bahwa eksekusi Hak Tanggungan tetap harus memerlukan izin/fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat. Dan tidak membenarkan penjualan objek hipotik atau hak tanggungan oleh kreditur melalui lelang tanpa adanya fiat eksekusi dari pengadilan negeri setempat;------------

- Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984. Dimana dalam amar putusan ini MA dimaksud menyatakan berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan lelalng akibat grosse akte hipotik yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri;--------------------------

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi : Putusan MA No.3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 yang menyatakan parate eksekusi yang dilakukan dengan tanpa meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri meskipun didasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata adalah perbuatan melawan Hukum dan lelang yang dilakukan menjadi Batal;---------------------------------------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan /PMK 06/2010 Pasal 13 : (1)Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/suami atau istri/debitor/tereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi. (2) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan menteri keuangan nomor 93 tentang pelaksanaan lelang / PMK 06/2010 pasal 16 yaitu :
  1. Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap : (a). keabsahan kepemilikan barang; (b). keabsahan dokumen persyaratan lelang; (c). penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan (d). dokumen kepemilikan kepada Pembeli.--------------------------------------------------------------------
  2. Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.---------------------------------------------------------------------
  3. Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dan dokumen persyaratan lelang.--------------------------------------------------------------------------------------------
  4. Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten.--------------
- Bahwa Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan/ atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/ atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996).---------

- Pelaksanaan eksekusi yang memerlukan fiat Ketua Pengadilan merujuk dari pasal 26 Undang- undang Hak Tanggungan dan penjelasannya dan sesuai dengan Peraturan hukum acara Perdata Indonesia, eksekusi Hak Tanggungan pasal 20 ayat (1) huruf b jo pasal 14 Undang- undang Hak Tanggungan memerlukan campur tanggan Ketua Pengadilan Negeri atau izin dari fiat eksekusi pengadilan.—-------------------------------

- Penjelasan direktur eksekutif KOMNAS PK-PU INDONESIA meminta dan menghimbau kepada masyarakat yang asetnya dilelang tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri disarankan melakukan upaya hukum perlawanan Pengadilan dimana domisili Tergugat tersebut berada.----------------------------------------------------------------

Jika lelang dilakukan maka nilai jual bisa menjadi rendah dari nilai jual seharusnya, sehingga ini sangat merugikan saya, Kondisi ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan kepentingan pihak harus diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalam perlindungan serta kepastian hukum nya. Juga bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia.
Sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit Nomor : PNL/SKK07/2013/1145.R tanggal 28 Desember 2014 dan Nomor : PNL/SKK07/2013/0103/R tanggal 06 Februari 2013.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, kami mohon dengan hormat sebagai berikut :
  1. Agar Bapak membatalkan eksekusi lelang dan cassie dan memberikan kami restrukturisasi dengan cicilan pokok disesuaikan dengan kemampuan kami .
  2. Diberikan waktu untuk menjual asset kami secara wajar dengan nilai pasar dan dibantu pihak bank dan hasil penjualannya untuk melunasi hutang pokok kami dan sisanya di kembalikan pada kami ..
  3. Kami memberikan waktu 14 (empat belas ) hari sejak disampaikannya surat keberatan untuk lelang dan cassie ini secara langsung agar membatalkan lelang/cassie tersebut;
  4. Jika surat kami ini tidak mendapat tanggapan dan jawaban dari Bapak pada tanggal …… bulan …. Tahun …. ( sesuai jatuh tempo 14 hari ) Nove, maka saya akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak saya sebagai konsumen di Republik Indonesia ini.
Demikianlah surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kerjasama dan dukungan yang terjalin dengan baik selama ini, kami mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT meridhoi langkah saya.
Wassalamualaikum wr wb.
Hormat saya,




RIDWAN BALI SKDA

Tembusan Yth.
  1. Kepala OJK
  2. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali di ..... ;
  3. Pengadilan Negeri
  4. Jaksa Pengacara Negara (JPN)
  5. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)
  6. Arsip.
Note : INI hanya di pergunakan untuk kepentingan warga SKDA internal ..
Jangan LUPA bayaran mahalnya dan jangan di cicil yaitu DOA terbaik bagi saya & warga skda umumnya.. semoga SKDA bisa membantu warga Indonesia kaya dunia akhirat ..
Mohon jangan di pergunakan untuk hal yang negative dan bertentangan dengan hukum .. dan hutang itu wajib di bayar dan dipercepat jika kita mampu..
 
Top